Alasan Jokowi Sering ke Papua hingga Utang Indonesia Capai Rp4.035 Triliun

pt solid gold

Kementerian Keuangan mengestimasi pemerintah membutuhkan waktu sembilan tahun untuk membayar seluruh utangnya saat ini yang mencapai Rp4.035 triliun atau sekitar Rp450 triliun per tahun cicilan.

“Kami kelola dari jatuh temponya, hampir sembilan tahun. Jadi, utang akan lunas sepanjang sembilan tahun. Artinya, Rp4.035 triliun dibagi sembilan, berarti Rp450 triliun yang harus dibayar setiap tahunnya,” ujar Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Scenaider Clasein H Siahaan di gedung BI,

Sementara itu, utang pemerintah tercatat mencapai Rp4.034,80 triliun pada Februari 2018. Angka ini meningkat 13,46% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pemerintah mengklaim penggunaan utang dilakukan untuk membiayai pembangunan proyek infrastruktur yang saat ini tengah gencar dilakukan.

Ekonom Indef Rizal Taufikurahman mengatakan, pembangunan saat ini belum memberikan dampak bagi masyarakat. Oleh karena itu, dia menekankan jika memang pemerintah ingin melakukan pembangunan infrastruktur maka harus diselesaikan sesuai rencana.

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan Warga Negara Indonesia (WNI) di Selandia Baru. Pada pertemuan tersebut, Jokowi ditanya kenapa sering ke Papua.

“Bapak Presiden, apa yang menjadi motivasi Bapak sehingga begitu sering datang ke Papua?” Pertanyaan itu dilontarkan Fransiscus Orlando, salah satu Warga Negara Indonesia (WNI) asal Papua yang tingal di Selandia Baru saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan para WNI di Amopura Gathering, Museum Te Papa, Senin 19 Maret 2018.

Ketiga berita tersebut merupakan berita populer selama pekan kemarin di kanal Okezone Finance. Berikut berita selengkapnya :

Utang Indonesia Rp4.000 Triliun, Benarkah Sudah Genting atau Hanya Provokasi?

Kementerian Keuangan mengestimasi pemerintah membutuhkan waktu sembilan tahun untuk membayar seluruh utangnya saat ini yang mencapai Rp4.035 triliun atau sekitar Rp450 triliun per tahun cicilan.

“Kami kelola dari jatuh temponya, hampir sembilan tahun. Jadi, utang akan lunas sepanjang sembilan tahun. Artinya, Rp4.035 triliun dibagi sembilan, berarti Rp450 triliun yang harus dibayar setiap tahunnya,” ujar Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Scenaider Clasein H Siahaan di gedung BI, pekan lalu.

Menurut Scenaider, estimasi itu muncul dengan mempertimbangkan batas jatuh tempo setiap penarikan utang dan kemampuan pembayaran utang oleh pemerintah. Bahkan, menurut dia, pelunasan utang bisa saja dipercepat menjadi hanya empat sampai delapan tahun dengan memperbesar alokasi pembayaran utang dari total penerimaan negara dalam APBN.

Misalnya, untuk melunasi utang dalam waktu delapan tahun dibutuhkan sekitar Rp500 triliun dari penerimaan untuk bayar utang. Lalu, agar utang lunas dalam waktu empat tahun, berarti membutuhkan alokasi penerimaan mencapai Rp1.000 triliun untuk bayar utang. “Tapi, urusan bayar utang ini kan sepenuhnya politik anggaran juga. Politik anggaran itu bergantung proyeksi penggunaannya,” ujarnya.

Dia melihat, meski banyak pihak khawatir dengan jumlah utang pemerintah, namun pemerintah tak bisa hanya fokus menggunakan APBN untuk pembayaran utang. Untuk itu, pembayaran utang harus tetap dipetakan dengan rasional sesuai kemampuan dan kebutuhan negara.

Pasalnya, di satu sisi pemerintah tetap harus memberikan perhatian dan alokasi anggaran untuk belanja negara yang bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya, untuk pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, kesehatan, sosial, dan lainnya.

Untuk itu, dia meminta masyarakat tetap memberikan kepercayaan pengelolaan utang kepada pemerintah. “Jadi, tidak perlu khawatir, serahkan saja pada ahli-ahlinya untuk kelola utang ini,” ujar Scenaider.

Sama-Sama Merdeka Tahun 1945, Ini Perbedaan Nasib Utang Indonesia dan Korsel

Utang pemerintah tercatat mencapai Rp4.034,80 triliun pada Februari 2018. Angka ini meningkat 13,46% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pemerintah mengklaim penggunaan utang dilakukan untuk membiayai pembangunan proyek infrastruktur yang saat ini tengah gencar dilakukan.

Ekonom Indef Rizal Taufikurahman mengatakan, pembangunan saat ini belum memberikan dampak bagi masyarakat. Oleh karena itu, dia menekankan jika memang pemerintah ingin melakukan pembangunan infrastruktur maka harus diselesaikan sesuai rencana.

Negara bisa mencontoh Korea Selatan yang berhasil membiayaai pembangunan infrastrukturnya dengan utang. “Korea Selatan negara yang sama-sama merdeka pada 1945 ini, tapi memiliki nasib yang berbeda dengan Indonesia,” ungkapnya, di kantor Indef, Jakarta, Rabu (21/3/2018).

Menurutnya, pada awal tahun 1960, Indonesia dan Korea Selatan memiliki PDB per kapita yang hampir sama. Namun setelah mendapat bantuan keuangan dari Amerika Serikat (AS), Korea Selatan mampu menggunakannya secara produktif untuk membangun SDM dan industrinya.

“Bantuan keuangan ini tidak membuat Korea terjebak dalam lingkaran utang seperti yang dialami banyak negara berkembang. Bahkan Korsel kini menjadi negara pengekspor peringkat delapan dunia setelah China, Amerika, Jerman, Jepang, Prancis, Belanda dan Inggris. Orientasi ekonomi pada ekspor menjadi salah satu pendongkraknya,” jelasnya.

Ditanya Kenapa Sering ke Papua, Presiden Jokowi: Indonesia Timur Terlalu Lama Dilupakan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan Warga Negara Indonesia (WNI) di Selandia Baru. Pada pertemuan tersebut, Jokowi ditanya kenapa sering ke Papua.

“Bapak Presiden, apa yang menjadi motivasi Bapak sehingga begitu sering datang ke Papua?” Pertanyaan itu dilontarkan Fransiscus Orlando, salah satu Warga Negara Indonesia (WNI) asal Papua yang tingal di Selandia Baru saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan para WNI di Amopura Gathering, Museum Te Papa, Senin 19 Maret 2018.

Presiden yang hadir bersama Ibu Negara Iriana, menjawab bahwa sebagai seorang pemimpin, Jokowi ingin melihat secara langsung kondisi masyarakat dan infrastruktur di sana, tidak hanya dari laporan saja. Demikian seperti dilansir setkab, Jakarta, Selasa (20/3/2018).

Menurutnya, Indonesia bagian timur terlalu lama dilupakan dan kurang diperhatikan. “Satu setengah bulan setelah dilantik, saya langsung terbang ke Papua. Sampai saat ini sudah tujuh kali saya datang ke Papua dan merupakan provinsi paling sering saya kunjungi. Padahal Jakarta ke Papua butuh 6 jam. Tapi ini wilayah NKRI yang harus diperhatikan,” ujarnya disertai tepuk tangan seluruh WNI yang hadir.

Presiden pun berbagi cerita dan pengalamannya ketika melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah tertinggal di Indonesia. Salah satunya saat ia berkunjung ke Kabupaten Nduga di Papua.

“Waktu itu oleh Panglima saya tidak diperbolehkan karena itu daerah paling rawan. Saya terbang ke sana naik heli karena memang dari Wamena saja ke Nduga butuh 4 hari 4 malam berjalan di tengah hutan. Di Kabupaten Nduga itu aspal satu meter saja tidak ada. Inilah yang membuat saya sedih sekali. Inilah motivasi saya. Agar infrastruktur dan SDM sama dengan provinsi-provinsi lainnya,” ujar Presiden.