Lampu Kuning untuk Utang Pemerintah yang Nyaris Rp 4.000 Triliun

pt solid gold

Jumlah utang pemerintah pusat sampai akhir 2017 telah mencapai Rp 3.938,7 triliun atau nyaris Rp 4.000 triliun. Angka ini naik 12,0% dibandingkan Desember 2016 yang sekitar Rp 3.466 triliun.

Pengamat ekonomi dari Institute for Economic and Development Finance (Indef), Bhima Yudhistira menilai, jumlah utang pemerintah yang mencapai ribuan triliun sudah masuk lampu kuning. Artinya, perlu diwaspadai.

“Utang pemerintah yang naik cukup signifikan dalam 3 tahun terakhir sudah masuk lampu kuning,” kata Bhima saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Selasa (16/1/2018).

Lampu kuning untuk utang pemerintah pusat, kata Bhima, dilihat dari data spesifik pertumbuhan utang luar negeri pemerintah di November tahun lalu yang mencapai 14,3% (yoy). Angka ini naik signifikan dibanding bulan sebelumnya yang hanya 8,4% (yoy). Sementara utang luar negeri swasta hanya tumbuh 4,2% (yoy).

“Artinya pemerintah lebih agresif berhutang daripada swasta. Ini kondisi anomali, dengan proyeksi total utang menembus Rp 4.100 triliun artinya utang per kapita bisa mencapai Rp 15,7 juta per penduduk pada akhir tahun 2018,” jelas dia.

Meski demikian, Bhima menilai total utang pemerintah pusat yang ribuan triliun ini masih sanggup membayar atau melunasi tunggakan tersebut. Hanya saja, dia tetap mengkhawatirkan kemampuan bayar utang pemerintah semakin berkurang.

“Ini karena prospek penerimaan pajak cukup sulit di 2018, target penerimaan pajak 2018 tumbuh lebih dari 20% dari realisasi pajak 2017,” tambah dia.

“Di sisi lain ada utang jatuh tempo Rp 810 triliun yang harus dibayar pemerintah di 2018-2019, artinya kalau utang luar negeri tidak terkendali maka ruang fiskal makin sempit. Pemerintah disarankan untuk lebih bijak dan kalau perlu rem utang,” sambung dia.